Slide-32 Slide-41 Slide-51 Slide-61 slide_capres slide_dpd

 PURBALINGGA --- KPU Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 bersama Bawaslu Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh PPK dan ketua Panwascam Se-Kabupaten Purbalingga di Gedung Andrawina Owabong Cottage pada Kamis (22/11).

Dalam sambutannya, Ketua KPU, Eko Setiawan mengatakan bahwa dirinya teringat oleh kata-kata professor Muhammad saat konsolidasi nasional beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Kalau KPU dan Bawaslu itu sepaham, saya yakin tidak ada DKPP,” terang Eko. Dalam artian, Eko menjelaskan, bila dulu KPU dan Bawaslu selalu berselisih paham, harusnya sekarang KPU dan Bawaslu bisa bersinergi dan satu pemahaman dalam pelaksanaaan pemilu. Hal ini, lebih lanjut, karena tujuan KPU dan Bawaslu sebenarnya sama yaitu demi terselenggaranya Pemilu yang sukses.

Tahapan pada Pemilu yang sudah memasuki masa kampanye sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 mendapat banyak sorotan dari PPK sebagai penyelenggara pemilu paling bawah yang merasakan gesekan antara peserta pemilu dan sesama penyelenggara pemilu itu sendiri, dalam hal ini PPK dan Panwascam, terutama soal APK yang beberapa waktu lalu sempat terjadi miskomunikasi dengan Panwascam di beberapa kecamatan. Maka dari itu salah satu tujuan diadakannya acara ini adalah agar peserta dapat berdiskusi mengenai kampanye yang harus berjalan dengan kondusif.

KPU kabupaten Purbalingga kali ini menghadirkan Indaru S. Nurprojo, S.IP, MA (Dosen FISIP UNSOED) dan Joko Prabowo, SH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Purbalingga)  sebagai narasumber. Indaru menyampaikan berbagai pelanggaran yang terjadi di pemilihan 3 (tiga) tahun terakhir dan dominasi pelanggaran menyangkut netralitas ASN. Berbagai pelanggaran tersebut diharapkan tidak terjadi lagi di pemilihan umum tahun 2019. Selain pelanggaran yang telah terjadi, dijelaskan juga pengetahuan mengenai kampanye, larangan, potensi pelanggaran, dan tidak lanjut penanganan pelanggaran kampanye. Pengetahuan tersebut harus menjadi bekal utama PPK dan Panwascam sebagai penyelenggara pemilu.

Joko Prabowo menyampaikan masalah teknis di lapangan mengenai misskomunikasi antara Panwascam dan PPK. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu sampai tingkat bawahnya menggunakan metode pencegahan, pengawasan dan penindakan. Kejadian nyata yang telah terjadi yaitu adanya masalah pada branding mobil di mobil berplat kuning. Selain itu, pada saat proses kampanye harus diwaspadai adanya kampanye terselubung, sehingga segala kegiatan yang mengandung unsur kampanye harus menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Dalam sesi diskusi, peserta acara sosialisasi pengawasan kampanye pemilihan umum 2019 semakin antusias. Berbagai pro kontra mengenai PKPU dan Perbawaslu mendapat sorotan utama. Hal ini dikarenakan terkait tugas-tugas PPK maupun Panwascam di lapangan. Narasumber tak mau kalah menanggapi pertanyaan maupun saran dari peserta dengan jawaban berdasarkan peraturan yang ada.

Di akhir sesi diskusi, anggota komisioner divisi sosialisasi, parmas dan kampanye, Andri Supriyanto mengatakan, hendaknya kedepannya perlu ditingkatkan lagi komunikasi antara PPK dan Panwascam, agar tidak terjadi lagi miskomunikasi antara sesama penyelanggara. “Mari kita selalu utamakan komunikasi dan berdiskusi, enaknya bagaimana, jadi kita sebagai penyelenggara bisa berjalan beriringan walaupun dalam tupoksi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama.”

“Bisa juga saat berdiskusi kita selesaikan dengan minum kopi biar semuanya menjadi lebih terang,” selorohnya.

Acara sosialisasi ditutup dengan berfoto bersama antara KPU dan Bawaslu.