Slide-32 Slide-41 Slide-51 Slide-61 slide_capres slide_dpd

Purbalingga --- Alat Peraga Kampanye (APK) untuk peserta Pemilu 2019 telah diserahkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga kepada partai politik peserta Pemilu 2019, baik APK berupa baliho maupun spanduk yang masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) dan 16 (enam belas) lembar di aula KPU.

Penyerahan APK itu sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dimana KPU Kabupaten Purbalingga menyerahkan APK berupa baliho sebanyak 10 lembar per parpol pada Jumat (23/11) lalu.

Dalam sambutannya, anggota komisioner Divisi Sosialisasi, parmas dan kampanye, Andri Supriyanto mengatakan bahwa saat ini APK yang telah siap adalah baliho.

"Untuk sementara, kami menyerahkan APK berupa baliho terlebih dahulu sebanyak 10 lembar per parpol, untuk spanduk, mudah-mudahan kami bisa menyerahkan paling lambat minggu depan," katanya.

 

Untuk penyerahan APK tahap kedua, yaitu penyerahan spanduk dilaksanakan pada Selasa (27/11). APK spanduk yang akan diterimakan oleh masing-masing partai politik sebanyak 16 lembar.

Acara serah terima yang juga dihadiri oleh pimpinan partai politik peserta Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Purbalingga tersebut sekaligus menjadi acara pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan – 2 (DPTHP-2).  Selain undangan dalam acara serah terima, hadir juga anggota PPK divisi mutarlih Se-Kabupaten Purbalingga dalam acara pencermatan DPTHP-2 tersebut.

Ketua KPU, Eko Setiawan mengatakan pencermatan ini adalah salah satu tindak lanjut dari Surat Edaran KPU RI nomor 1429/PL.02.1.SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 untuk melakukann waktu perbaikan daftar pemilih sebelum dilaksanakan penetapan Penyempurnaan DPTHP-2 yang terjadwal tanggal 5 – 10 Desember nanti.

Lebih detail, anggota komisioner divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Catur Sigit Prastyo mengingatkan untuk PPK mengeksekusi data-data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta perubahan data pemilih yang menjadi Memenuhi Syarat (MS).

“Penyempurnaan data pemilih bisa didapatkan dari mana saja, mulai dari tanggapan masyarakat hingga rekomendasi Bawaslu,” kata Catur menjelaskan. Oleh karena itu, Catur menitipkan pesan ke PPS di seluruh Kabupaten Purbalingga melalui PPK agar setiap ada perubahan data pemilih, untuk segera dicatat oleh PPS dan kemudian melaporkan secara berjenjang dari PPK hingga  KPU tingkat provinsi.